bincang hukum

Sudah Tahu? Ini 9 Macam Tindak Pidana dalam Pemilu

Sudah Tahu? Ini 9 Macam Tindak Pidana dalam Pemilu
Bincang Hukum Id - Tindakan Pidana dalam Pemilu

Bincang Hukum Id – Sob, pemilu sebagai penyelenggaraan demokrasi untuk memilih pejabat publik ternyata tetap berpeluang memiliki pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang ada. Jenis pelanggaran ini disebut tindak pidana dalam pemilu.

Kali ini Bang Bincang Hukum (Bikum) mau bahas sedikit tentang apa aja sih tindak pidana pemilu itu?

Sob, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ternyata sudah mengatur dengan jelas tindak pidana pemilu. Secara pengertian, tindak pidana pemilu disebut dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum sebagai berikut :

“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

Sembilan Jenis Tindak Pidana Pemilu

Jenis tindak pidana pemilu sudah diatur dalam BAB II tentang ketentuan pidana pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU Nomor 7 tahun 2017, diantaranya:

  • Memberikan keterangan tidak benar dalam data diri daftar pemilih

Dalam Pasal 488 jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 juta.

  • Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu

Dalam Pasal 490 jenis pelanggaran ini dilakukan selama masa kampanye dan dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 juta.

  • Orang yang mengacau, mengganggu atau menghalangi jalannya kampanye pemilu

Dalam Pasal 491 jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 juta.

  • Orang yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU atau KPUD

Dalam Pasal 492 jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 juta.

  • Pelaksana kampanye pemilu yang melanggar larangan kampanye

Dalam Pasal 493 jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 juta.

  • Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu

Dalam Pasal 496 jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 juta.

Dalam Pasal 497 jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 24 juta.

  • Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

Dalam Pasal 510 Jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 24 juta.

  • Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (Ketua KPU)

Dalam Pasal 514 Jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 240 juta.

  • Memberikan suara lebih dari satu kali

Dalam Pasal 516 Jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak 18 juta.

Kemudian, bagaimana cara penyelesaian tindak pidana pemilu?

Untuk tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 huruf b disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu.

Baik dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1×24 jam sejak Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Dalam Pasal 476 ayat 3 laporan dugaan tindak pidana pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, tempat dan waktu kejadian perkara dan uraian kejadian.

Kemudian Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-undang Acara Pidana, kecuali diatur lain dalam UU 7/2017.

Begitu Sob, uraian tindak pidana pemilu, karena pemilu adalah pesta demokrasi yang harus bersifat langsung, umum, bebas dan adil tanpa ada kecurangan atau penyalahgunaan di dalamnya.

Penulis: Nakhri Anshory

Editor: Ratu A  



data-order-by="social" data-colorscheme="light">