bincang hukum

Selain Menangani Sengketa Pemilu, Apa Saja Kewenangan Mahkamah Konstitusi?

Selain Menangani Sengketa Pemilu, Apa Saja Kewenangan Mahkamah Konstitusi?
Bincang Hukum Id - Apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi

Hai Sob, akhir-akhir ini ramai dibicarakan tentang sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sengketa Pemilu pada pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi tau ga sih Sob bahwa ternyata selain menangani segketa pemilu ada beberapa kewenangan MK lainnya, berikut ini akan kita bahas satu persatu.

MK berdiri dan dibuat  berdasarkan UU RI Nomor 24 tahun 2003, tugas MK berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan serta peradilan negara.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-undang

Kewenangan paling penting yang harus dilaksanakan oleh MK menurut UUD Indonesia Tahun 1945 adalah kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusi Undang-undang.

Pengujian terhadap UU dilaksanakan melalui landasan UUD 1945, yakni dengan dua cara yaitu materil atau formil. Pengujian materil berkenaan dengan pengujian atas UU, sehingga jelas bagian mana dari UU yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.

Pengujian dapat terdiri dari 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat ataupun 1 kata dalam UU yang bersangkutan.

kemudian pengujian formil adalah pengujian berkenaan dengan proses pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang dimana semua hal itu sudah dilakukan berdasarkan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. 

2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Mengenai hal sengketa dalam segala hal kewenangan lembaga konstitusi negara adalah adanya perbedaan pendapat atau pemikiran yang disertai persengketaan  lainnya terhadap kewenangan setiap lembaga negara itu.

Hal ini bisa terjadi mengingat sistem hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip check and balances, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu dengan yang lainnya.

Akibat dari hubungan tersebut, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing lembaga timbul kemungkinan terjadinya perselisihan. Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, akan menjadi hakim yang akan mengadili dengan seadil-adilnya. Dan kewenangan ini juga telah diatur dalam Pasal 61 -67 UU No. 24 Tahun 2003.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Kebebasan Partai politik dalam berpartai adalah cerminan kebebasan organisasi dalam masyarakat dan bernegara untuk berserikat yang dijamin dalam Pasal 28 ayat (3) UUD 1945.

Oleh sebab itu, setiap orang sesuai dengan ketentuan UU bebas mendirikan dan ikut serta dalam kegiatan parpol. Karena itu, pembubaran parpol bukan oleh anggota partai politik yang bersangkutan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional.

Untuk adanya jaminan perlindungan terhadap prinsip kebebasan berserikat itulah maka disediakan cara pembubaran suatu partai politik yang diwajibkan untuk ditempuh melalui prosedur dari konstitusi yang berlaku.

Lalu siapa yang bisa menjadi pemohon dalam suatu perkara pembubaran partai politik? Yang bisa berdiri menjadi pemohon adalah Pemerintah, bukan orang perorang atau sekelompok orang. Yang berwenang memutuskan benar tidaknya hal-hal yang dijadikan alasan tuntutan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi.

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum memiliki tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian yang disebut sebagai peserta Pemilihan Umum itu ada tiga, yaitu pertama, pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, kedua, partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, dan ketiga, (perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sedangkan penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana yang telah berlaku dalam sistem pemilu di Indonesia saat ini. 

Apabila timbul perselisihan pendapat antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum, dan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka hal itu dapat diselesaikan melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.

5. Memutus Pendapat DPR bahwa Presiden Atau Wakil Presiden Diduga Melakukan Pelanggaran (Impeachment)

Memutuskan segala pemasalahan sengketa penuntutan pertanggung jawaban Presiden atau Wapres dalam istilah resmi UUD 1945 diberikan sebagai kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden maupun Wapres telah melakukan pelanggaran hukum negara yaitu pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindakan korupsi yang  memiliki dampak korupsi bagi negara dan masyarakat dan lain sebagainya.

Atau perbuatan tercela yang menyebabkan Presiden atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut UUDdan juga meninggalkan tugas, fungsi, dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden. Maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas opini atau pendapat DPR tersebut.

6. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Berdasarkan amanat UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.

Penulis: Ahmad Jamaludin SH.,MH



data-order-by="social" data-colorscheme="light">