bincang hukum

Ini 8 Alasan yang Bisa Membuat Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Ini 8 Alasan yang Bisa Membuat Terjadinya Pembatalan Perkawinan
Bincang Hukum Id - Alasan-alasan Batalnya Perkawinan

Bincang Hukum Id – Pada dasarnya, perkawinan akan tercapai apabila memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam hukum yang berlaku di suatu negara, seperti di Indonesia.

Ada beberapa syarat dan rukun yang telah diatur dan harus dipenuhi agar dapat melakukan perkawinan secara sah, diantaranya yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.

Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan.

Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Contoh pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Berikut ini, ada 8 alasan sebuah perkawinan dapat dibatalkan, antara lain:

  1. Suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama
  2. Perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi istri pria lain
  3. Masih dalam masa iddah
  4. Melanggar batas umur perkawinan
  5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali
  6. Adanya paksaan
  7. Adanya penipuan
  8. Adanya ancaman

Adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

  1. Suami atau istri.
  2. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri
  3. Pejabat yang berwenang seperti Kepala KUA, Kepala PA dan Kepala PN
  4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Proses Pembatalan Perkawinan

Kemudian, berikut ini beberapa dokumen penting sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, diantaranya:

  1. Buku nikah asli yang akan dibatalkan dan photcopy buku nikah
  2. Buku nikah para pihak (jika yang membatalkan istri/suami pertama)
  3. KTP asli (suami istri) dan photocopy KTP
  4. KTP asli para pihak lain yang bisa mengajukan, dan photocopy KTP.

Setelah dokumen lengkap, selanjutnya pemohon pembatalan pernikahan datang ke Pengadilan Agama dimana domisili para pihak (suami dan istri) tersebut.

Apabila sudah dibuatkan surat permohonan pembatalan perkawinan, maka tahap selanjutnya yaitu mendaftarkan ke meja 1 bagian penerimaan pengajuan perkara, dan ikuti setiap arahan yang diberikan oleh petugas di bagian tersebut.

Setelah itu, pemohon dan pasangan harus datang menghadiri sidang di Pengadilan Agama berdasarkan surat panggilan dari pengadilan, jika mengurusnya sendiri. Namun berbeda jika pemohon menggunakan jasa pengacara atau advokat maka dapat diwakilkan oleh kuasa hukum yang ditunjuk.

Dalam proses persidangan, pemohon wajib membuktikan kebenaran dari isi permohonan pembatalan perkawinan di muka sidang pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak.

Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. Setelah diputus dan disetujui pembatalan pernikahannya, pemohon bisa segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Gimana? Sudah jelaskan alur yang mesti ditempuh untuk proses permohonan pembatalan perkawinan? Kalau ada yang masih kurang jelas dan bingung, Sobat semua bisa langsung konsultasi tanpa dipungut biaya sedikitpun melalui web kami, bincanghukum.id. (Deden Septiadi Saputra/Ratu A)



data-order-by="social" data-colorscheme="light">