bincang hukum

Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu, Apa Saja?

Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu, Apa Saja?
Bincang Hukum Id - Hak-hak Disabilitas dalam Pemilu (foto: Liputan6)

Bincang Hukum Id – Tahukah Sob, bahwa teman-teman penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang khusus dalam kehidupan sehari-hari, perlakuan khusus ini bukan untuk membedakan mereka dengan kita.

Tetapi, untuk memberikan hak-hak yang sama sebagaimana masyarakat Indonesia dapatkan, termasuk dalam pesta demokrasi pemilu yang akan kita rayakan. Untuk itu, Bang Bincang Hukum (Bikum) akan mengulas secara lengkap, apa saja hak-hak penyandang disabilitas ini. Kita simak bersama ya.

Pertama, istilah disabilitas lebih kita kenal untuk merujuk pada teman-teman yang memiliki ketidaksamaan fisik, mental, intelektual serta keterbatasan kemampuan sensorik jangka panjang.

Dan yang harus Sobat ketahui, disabilitas itu beraneka ragam, ada disabilitas penglihatan yaitu orang yang kehilangan penglihatan, ada juga disabilitas pendengaran yaitu orang yang tuli total atau sebagian.

Ada pula disabilitas intelektual yaitu dengan ciri fungsi sosial dibawah rata-rata dan keterbatasan dalam berkomunikasi, merawat diri maupun tinggal dirumah, serta disabilitas psikososial yaitu orang yang kekurangan karena gangguan mental.  

Kedua, hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (Pemilu) sebetulnya sudah sangat rinci dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 5 UU ini bukan hanya membahas keikutsertaan penyandang disabilitas, namun juga tentang penyaluran pilihan yang harus difasilitasi.

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, juga mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai anggota DPR maupun DPD, dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan penyelenggara pemilu. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5:

“Yang dimaksud dengan ‘kesempatan yang sama’ adalah keadaan yang memeberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”.

Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Jika disebutkan secara rinci, maka inilah hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017:

  • Penyandang disabilitas berhak mendapat pendataan khusus

Penyelenggara pemilu atau dalam hal ini KPU perlu melakukan pendataan khusus bagi penyandang disabilitas, yang bukan hanya mendata identitas, tetapi juga melakukan pendataan kebutuhan khusus untuk pelayanan dan fasilitas yang sesuai.

  • Penyandang disabilitas berhak mendapat sosialisasi pemilu

Penyelenggara pemilu atau dalam hal ini KPU harus memberikan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, seperti dengan isyarat tangan atau tulisan braile dan sebagainya.

  • Penyandang disabilitas berhak mendapat TPS khusus yang sesuai

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU harus menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk memberikan kemudahan bagi kaum disabilitas. Kriteria TPS khusus ada dalam buku panduan komisi penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tahun 2015, yaitu:

  1. TPS tidak didirikan dilahan berbatu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, atau tempat yang anak tangganya
  2. Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pemisah TPS
  3. Tinggi meja kotak suara berjarak 35 cm dari lantai
  4. Tidak ada barang yang tergantung dilangit-langit untuk menghindari penyandang tunanetra terbentur
  5. Peralatan di TPS harus diatur sedemikian rupa untuk pengguna kursi roda agar dapat bergerak dengan leluasa
  6. Penyandang disabilitas berhak mendapat surat suara khusus

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU wajib menyediakan surat suara khusus berhuruf braile untuk penyandang tunanetra

  • Penyandang disabilitas berhak mendapat pendampingan

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU harus menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas khususnya penyandang tunadaksa. Pendamping wajib mengisi formulir C3 yang harus disediakan di TPS.

Begitu Sob, hak-hak yang harus disediakan oleh penyelenggara pemilu untuk para penyandang disabilitas, karena sebagai warga negara kita jelas harus memiliki hak dan status yang sama.

Penulis: Nakhri Anshory

Editor: Ratu A  



data-order-by="social" data-colorscheme="light">